Jika kegaduhan menjadi pilihan jalan keluar, maka Presiden pasti garuk-garuk kepala bingung menghadapi cara berpikir para elitenya. Archandra Tahar jadi menteri dipergaduhkan, Archandra Tahar diresufle pun tetap saja dipergaduhkan. Alamak para elite ini maunya apa ya?JOEHOOGI.COM - Para elite di negeri ini paling demen dengan kegaduhan. Apa saja selalu dipergaduhkan. Kalau tidak gaduh katanya tidak asyik. Apa yang digaduhkan soal Archandra Tahar? Apa karena kegaduhan fatal beliau punya dua kewarganegaraan? Mengapa yang dipergaduhkan hanya Arcandra Tahar?
Tengok kanan-kirimu tak sedikit dari para anak bangsa sendiri juga punya dua kewarganegaraan. Mengapa tidak dipergaduhkan sebagaimana kita mempergaduhkan Arcandra Tahar?
Saya juga banyak teman dari para anak bangsa sendiri yang tinggal di luar Indonesia. Kadangkala mereka pulang ke Indonesia. Rindu pada tanah air sendiri. Padahal mereka punya kewarganegaraan lain. Tapi mengapa tidak dipergaduhkan sebagaimana kita mempergaduhkan Arcandra Tahar??
Apa karena Archandra Tahar menjabat sebagai menteri? Sementara Prabowo Subianto dan BJ Habibie boleh punya dua kewarganegaraan oleh karena beliau bukan menteri?
Kini Presiden ambil tindakan sebab Presiden tak mau ada kegaduhan di dalam negeri. Archandra Tahar diresufle dengan hormat oleh Presiden. Tapi lagi-lagi kegaduhan tetap saja terjadi. Kebijakan resufle Presiden dicaci-maki para elite di negeri ini akibat terlanjur ceroboh menentukan Hak Prerogratif.
Jika kegaduhan menjadi pilihan jalan keluar, maka Presiden pasti garuk-garuk kepala bingung menghadapi cara berpikir para elitenya. Archandra Tahar jadi menteri dipergaduhkan, Archandra Tahar diresufle pun tetap saja dipergaduhkan. Alamak para elite ini maunya apa ya?
Sudahlah Bapak Presiden Yang Mulia. Biarlah kegaduhan itu terjadi. Suka tidak suka memang harus terjadi. Jika tidak suka mending dengarkan saja orkes iramanya. Jika terlalu keras mending tutup kuping saja. Anjing menggonggong kafilah berlalu.
Sudahlah Bapak Presiden Yang Mulia. Selama kegaduhan hanya sebatas di mulut saja. Selama kegaduhan tidak berakhir pada hura-hura huru-hara dan selama kegaduhan tidak sampai angkat senjata, maka anggap saja sebagai kemerdekaan berpendapat yang dijamin undang-undang di negeri demokrasi.
Sebab konon menurut Bung Karno dalam pidatonya, betapa bangsa yang besar adalah bangsa yang multikultural. Ibarat samodra yang bergelombang memukul dan mengebu-gebu bukan sawah yang adem tentrem kadyo siniram wayu sewindu lawase. Dirgahayu Indonesia di usia kegaduhan 71 tahun.