Represifitas militer Myanmar memuncak ketika diketahui betapa kelompok milisi ARSA disinyalir memiliki kaitan dan mendapat bantuan dengan jaringan Taliban dan mengusung sitem Khilafah sebagai misi perjuangannyaJOEHOOGI.COM - Mari kita lebih cerdas, adil, netral dan proporsional dalam membahas akurasi yang berkaitan dengan insiden krisis kemanusiaan yang menimpa kaum sipil muslim Rohingya di Negara Myanmar.
Memang sudah selayaknya kita support kepedulian aksi kemanusiaan kita kepada kaum sipil muslim Rohingya yang menjadi korban konflik separatis antara milisi Rohingya versus Rezim Myanmar. Tapi apakah kita sudah mencoba menggali akar persoalan krusial yang menjadi biang kerok dari insiden krisis kemanusiaan yang menimpa para korban kaum sipil muslim Rohingya?
Betapa komunitas etnis Rohingya merupakan satu rumpun dengan bangsa Indo Arya dari Negara Bangladesh. Tapi ironiknya, Bangladesh menolak jika Rohingya merupakan bagian dari bangsanya. Oleh karena etnis Rohingya terusir dari Bangladesh sehingga harus mengungsi tinggal di antara perbatasan dua negara, Bangladesh dan Myanmar.
Mereka pada akhirnya tinggal di negara bagian Rakhine yang masih merupakan wilayah kedaulatan Negara Myanmar. Meski tinggal secara ilegal, tapi demi dalih kemanusiaan lah mereka bisa tinggal dan beranak pinak secara turun temurun di negeri Myanmar.
Sikap pemerintah Myanmar, dalam hal ini peran dari Aung San Su Kyi justru berjuang untuk hak-hak muslim etnik Rohingya agar status kewarganegaraannya jelas sehingga mendapat pengakuan legalitas dari Negara dan Bangsa Myanmar.
Sikap pemerintah Myanmar, dalam hal ini peran dari Aung San Su Kyi justru berjuang untuk hak-hak muslim etnik Rohingya agar status kewarganegaraannya jelas sehingga mendapat pengakuan legalitas dari Negara dan Bangsa Myanmar.
Kepedulian Aung San Su Kyi yang telah memanusiakan warga sipil muslim etnis Rohingya, ternyata tidak bisa diterima oleh beberapa kelompok separatis warga sipil muslim etnis Rohingya yang keinginannya justru ingin membentuk kemerdekaan Negara sendiri yang terlepas dari negara Myanmar.
Kelompok separatis dari warga sipil muslim etnis Rohingya kemudian membentuk milisi perlawanan separatis bernama Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) atau Harakah al-Yaqin yang dipimpin oleh Ata Ullah, seorang putera Rohingya yang lahir di Pakistan dan dibesarkan di Arab saudi, yang tujuannya tiada lain untuk melawan kekuatan militer Negara Myanmar.
Kelompok separatis dari warga sipil muslim etnis Rohingya kemudian membentuk milisi perlawanan separatis bernama Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) atau Harakah al-Yaqin yang dipimpin oleh Ata Ullah, seorang putera Rohingya yang lahir di Pakistan dan dibesarkan di Arab saudi, yang tujuannya tiada lain untuk melawan kekuatan militer Negara Myanmar.
Kelompok milisi separatis bersenjata ini oleh pemerintah Myanmar dianggap sebagai kelompok teroris yang harus ditumpas. Baku tembak pun tak terhindarkan antara kelompok milisi separatis ARSA versus militer Myanmar.
Represifitas militer Myanmar memuncak ketika diketahui betapa kelompok milisi ARSA disinyalir memiliki kaitan dan mendapat bantuan dengan jaringan Taliban dan mengusung sitem Khilafah sebagai misi perjuangannya.
Represifitas militer Myanmar memuncak ketika diketahui betapa kelompok milisi ARSA disinyalir memiliki kaitan dan mendapat bantuan dengan jaringan Taliban dan mengusung sitem Khilafah sebagai misi perjuangannya.
Di sinilah akar persoalan mengapa pemerintah Myanmar bertindak represif menghadapi kelompok milisi ARSA sehingga konflik bersenjata ini berujung pada gelombang pengungsian penduduk sipil Rohingya yang tidak berdosa.
Belum lagi ditambah dengan kepentingan dua negara adidaya Amerika Serikat dan China terhadap sumber daya alam berupa gas yang terdapat dikandungan tanah Rakhine yang tentunya kedua negara ini memainkan konstelasi global dalam persaingan hegemoninya agar kondisi stabilitas di negara Myanmar menjadi terusik dan pecah atau minimal menjadi negara boneka sehingga aset gas dapat leluasa dikuasainya.
Tapi ketika berita perihal peristiwa pergolakan separatis berdarah yang terjadi di Myanmar masuk ke ranah publik Indonesia, maka kondisi yang terjadi di Rohingya telah dimasak sedemikian rupa sebagai adonan selera kepentingan politik yang luar biasa dengan bumbu-bumbu penyedap rasa sehingga bisa diblow up oleh kelompiok oposisi atau ormas yang berseberangan dengan pemerintah Jokowi termasuk turut menggelorakan revolusi putih yang sempat stagnan akibat kasus Saracen.
Belum lagi ditambah dengan kepentingan dua negara adidaya Amerika Serikat dan China terhadap sumber daya alam berupa gas yang terdapat dikandungan tanah Rakhine yang tentunya kedua negara ini memainkan konstelasi global dalam persaingan hegemoninya agar kondisi stabilitas di negara Myanmar menjadi terusik dan pecah atau minimal menjadi negara boneka sehingga aset gas dapat leluasa dikuasainya.
Tapi ketika berita perihal peristiwa pergolakan separatis berdarah yang terjadi di Myanmar masuk ke ranah publik Indonesia, maka kondisi yang terjadi di Rohingya telah dimasak sedemikian rupa sebagai adonan selera kepentingan politik yang luar biasa dengan bumbu-bumbu penyedap rasa sehingga bisa diblow up oleh kelompiok oposisi atau ormas yang berseberangan dengan pemerintah Jokowi termasuk turut menggelorakan revolusi putih yang sempat stagnan akibat kasus Saracen.