JOEHOOGI.COM - Saya tidak percaya jika DPR dari fraksi-fraksi partai pengusung pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan pengusung paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo - Mahfud MD mau bersedia melakukan hak interpelasi dan hak angket.
Sikap Ketua Umum PDIP Megawati Soekaroputri dan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh tampaknya tidak terburu-buru dan gegabah untuk menggunakan hak interpelasi dan hak angketnya. PDIP dan Nasdem lebih memilih untuk menunggu hasil akhir real count KPU yang sampai sekarang masih terus berjalan. Sementara PKS masih berdiam diri tidak bersuara apa-apa. Mereka cenderung untuk wait and see.
PKS dan Nasdem seemed to feel uncomfortable with Anies Baswedan's attitude of playing orders agar kedua partai yang mengusungnya tersebut dapat menggunakan hak interpelasi dan hak angketnya di DPR.
Lantas massa siapa dan dari mana yang melakulan aksi pengepungan KPU yang ujung-ujungnya untuk memakzulkan Jokowi? Tiada lain adalah massa pendukung paslon nomor urut 1 dan 3 di luar perintah partai pengusung. Jika ditarik lebih panjang lagi, aksi massa itu boleh jadi mendapat restu dari paslon nomor urut 1 dan 3 tapi di luar perintah keinginan partai pengusungnya.
Berandai saja jika hak angket benar terlaksana, maka hak angket ditujukan kepada siapa? Jika hak angket dikaitkan dengan praktek kecurangan di dalam Pemilu, maka tentunya hak angket tidak ditujukan kepada Presiden melainkan ditujukan kepada KPU sebab KPU lah sebagai lembaga tinggi negara yang memiliki kewenangan tunggal dalam menyelenggarakan Pemilu. Presiden tidak memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan Pemilu.
Ketika praktek kecurangan ditepis oleh KPU lewat Pemilu ulang di kota Serang provinsi Banten, Kabupaten Kupang, Papua Barat dan provinsi Jambi hasil perolehan suara paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka tetap berada di urutan teratas dan suara paslon nomor urut 1 dan 3 tetap saja tersungkur jeblok.
Fakta politik di di kota Serang provinsi Banten, Kabupaten Kupang, Papua Barat dan provinsi Jambi menunjukkan semakin paslon nomor urut 2 dituduh melakukan kecurangan dan semakin Jokowi berada di posisi pusaran bully, maka justru akan semakin mendongkrak suara paslon nomor urut 2 secara signifikan.
Dalam menghadapi fakta politik ini, maka tiada pilihan yang lebih arif untuk paslon nomor urut 1 dan 3 kecuali sincere and patience sebelum kalian akan increasingly humiliating by the majority of our people's voters.
Betapa kita sudah sepakat kepada permainan sistem Demokrasi. Vox populi vox dei. Suara mayoritas rakyatlah yang memegang Kedaulatan Rakyat. It's your right to oppose Jokowi, but remember, it's the people who really like Jokowi. Ini political fact meskipun fakta ini telah membuat kebencian hati Anda semakin terluka kepada pilihan mayoritas rakyatmu sendiri.
Jika mereka dari kubu vox minoritas vok dei ingin memakzulkan Jokowi maka sama saja mereka ingin memakzulkan 82 persen rakyat Indonesia yang masih memiliki kepuasan kepada kinerja Presiden Jokowi. Vox populi vox dei ditentukan oleh suara terbanyak rakyat dari ujung Aceh sampai Papua, bukan vox minoritas vok dei atau suara minoritas rakyat dari golongan mereka sendiri yang mereka posisikan sebagai suara Tuhan.
Jokowi bukan Presiden Seumur Hidup atau Presiden yang tidak memiliki batas berakhirnya jabatan. Sehingga tanpa harus memakzulkan, Jokowi dan Ma'ruf Amin akan otomatis mengakhiri jabatannya sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada Minggu, 20 Oktober 2024 sesuai Keputusan KPU Nomor 1185/PL.01.9-Kpt/06/KPU/ VI/2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
Real count KPU masih terus berjalan dan belum berakhir, meskipun hasil akhir quick count telah menempatkan paslon nomor urut 2 berada di urutan teratas. Selanjutnya kita dapat menunggu babak aksi drama yang bagaimanakah yang akan terus dimainkan oleh kelompok oposisi yang lebih cenderung menempatkan vox minoritas vok dei ketimbang vox populi vox dei.
