JOEHOOGI.COM - Setelah mendapat desakan protes dari para warganet, terlebih lagi protes dari berbagai pihak elit politik, akhirnya Gunawan dan Ahmad Supendi alias Toed pemilik akun @Sadbor86 dibebaskan oleh Polres Sukabumi.
Gunawan dan Toed TikTokers Sadbor86 Akhirnya Dibebaskan
TikTokers Sadbor86 dari Kacamata Kuda Kapolres Sukabumi
JOEHOOGI.COM - Pemberantasan judi online (judol) berimbas pada host Tiktokers bernama Gunawan dan Ahmad Supendi alias Toed asal kampung Babakan Baru, Desa Bojongkembar, Kecamatan Cikembar, kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pemilik akun di platform Tiktok dengan username @Sadbor86.
Kriminalisasi Hasto Kristiyanto: Ketika KPK Menjadi Alat Kekuasaan Negara
JOEHOOGI.COM - Perburuan terhadap sosok-sosok yang kritis di negeri ini kepada penguasa semakin gencar dilakukan. Korbannya kali ini bukan akademisi melainkan politisi handal sekaligus Sekjen PDI-P yang notabene partainya memenangkan Pileg selama tiga periode berturut-turut.
Bukan Film Porno di Rumah Produksi Film Dewasa Jakarta Selatan
Semua film yang dihasilkan oleh Rumah Produksi Film Dewasa diJakarta Selatan lewat websitenya ternyata tidak satu pun ditemukan film yang dikategorikan porno kecuali sajian film dewasa tapi bukan kategori pornografi.JOEHOOGI.COM - Ketika membaca berita di berbagai media jurnal online perihal penggebrekan yang dilakukan oleh Polisi Metro Jaya di Rumah Produksi Film Dewasa yang ada di tiga lokasi di Jakarta Selatan, maka yang terlintas dalam pikiran saya tiada lain Rumah Produksi Film Dewasa di Jakarta Selatan itu telah memproduksi film-film porno yang menurut hukum di Indonesia merupakan tindakan pidana.
Efektivitas RUU Perampasan Aset dalam Menanggulangi Indonesia Darurat Korupsi
Di satu sisi Pemerintah sudah memiliki komitmen kesiapannya, tapi di sisi lain DPR tidak memiliki komitmen kesiapan dengan masih berkutat pada proses perdebatan yang panjang kapan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dapat disahkan menjadi Undang-Undang.JOEHOOGI.COM - Kejahatan korupsi secara sistemik yang terjadi di Indonesia sudah ada sejak orde Soekarno dan secara signifikan terus mengalami gradasi dan metafora yang tidak hanya sebagai problema hukum an sich tetapi sudah menjadi pola perilaku yang membudaya atau kebiasaan dari para pegawai dan pejabat Negara yang sudah berurat berakar dari 32 tahun orde Soeharto sampai 25 tahun orde Reformasi.